PANGKALAN BUN – BM
Pemadaman listrik di Kota Pangkalan Bun, Kumai dan sekitarnya kembali terulang lagi. Padahal untuk mengatasi pemadaman listrik, pemerintah daerah sudah berupaya, memberikan subsidi, melalui dana APBD tahun 2008 secara bertahap. Jumlahnya mencapai Rp 8,7 miliar untuk pembelian mesin genset.
Tetapi kenyataannya setelah berjalan selama enam bulan, kondisi listrik di Kota Pangkalan Bun, Kumai dan sekitarnya, masih sama. Terjadi pemadaman secara bergiliran. Namun pemadaman bergilir tidak lama seperti dulu. Pemadaman bergilir dilakukan oleh PLN Pangkalan Bun kurang lebih satu jam lebih atau kurang dari dua jam.
Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan warga. “Mengapa sudah ada penambahan mesin genset baru, masih terjadi pemadaman listrik,” tanya Abdul Hadi pemilik SPBU di Pangkalan Bun. Menurut Abdul Hadi sudah cukup maksimal, pemerintah mengorbankan dana APBD, demi kepentingan masyarakat dan semua pihak. Dijelaskanya ketergantungan masyarakat dengan listrik sangat vital. Pasalnya listrik tak hanya untuk penerangan, tetapi berbagai macam usaha industri dan keterampilan, serta kebutuhan elektronik lainnya.
“Pemadaman listrik cenderung mengganggu atau menghambat usaha serta perkembangan usaha masyarakat. Kalau akan terjadi pemadaman kami minta PT PLN transparan, bersikap tegas, dan bila perlu pemadaman bergilir tersebut diumumkan, melalui surat edaran secara resmi, atau diumumkan lewat media massa, media elektronik lainnya seperti radio lokal, maksudnya agar tidak terjadi salah persepsi, antara masyarakat dengan pihak PLN, maupun dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebelumnya Bupati Kobar H Ujang Iskandar mengatakan, tidak bisa melakukan intervensi. Dia mengaktan, wewenang pemerintah daerah adalah hanya sebatas melakukan kordinasi, apabila ada masalah yang berkaitan dengan masyarakat. “Kendati demikian kita harus memaklumi, dan tetap berupaya agar kasus pemadaman listrik bergilir hanya swaktu waktu saja dan tidak selamanya terjadi,” jelas Ujang. (TIM)
Pemadaman listrik di Kota Pangkalan Bun, Kumai dan sekitarnya kembali terulang lagi. Padahal untuk mengatasi pemadaman listrik, pemerintah daerah sudah berupaya, memberikan subsidi, melalui dana APBD tahun 2008 secara bertahap. Jumlahnya mencapai Rp 8,7 miliar untuk pembelian mesin genset.
Tetapi kenyataannya setelah berjalan selama enam bulan, kondisi listrik di Kota Pangkalan Bun, Kumai dan sekitarnya, masih sama. Terjadi pemadaman secara bergiliran. Namun pemadaman bergilir tidak lama seperti dulu. Pemadaman bergilir dilakukan oleh PLN Pangkalan Bun kurang lebih satu jam lebih atau kurang dari dua jam.
Tentu saja hal ini menjadi pertanyaan warga. “Mengapa sudah ada penambahan mesin genset baru, masih terjadi pemadaman listrik,” tanya Abdul Hadi pemilik SPBU di Pangkalan Bun. Menurut Abdul Hadi sudah cukup maksimal, pemerintah mengorbankan dana APBD, demi kepentingan masyarakat dan semua pihak. Dijelaskanya ketergantungan masyarakat dengan listrik sangat vital. Pasalnya listrik tak hanya untuk penerangan, tetapi berbagai macam usaha industri dan keterampilan, serta kebutuhan elektronik lainnya.
“Pemadaman listrik cenderung mengganggu atau menghambat usaha serta perkembangan usaha masyarakat. Kalau akan terjadi pemadaman kami minta PT PLN transparan, bersikap tegas, dan bila perlu pemadaman bergilir tersebut diumumkan, melalui surat edaran secara resmi, atau diumumkan lewat media massa, media elektronik lainnya seperti radio lokal, maksudnya agar tidak terjadi salah persepsi, antara masyarakat dengan pihak PLN, maupun dengan pemerintah daerah,” jelasnya.
Sebelumnya Bupati Kobar H Ujang Iskandar mengatakan, tidak bisa melakukan intervensi. Dia mengaktan, wewenang pemerintah daerah adalah hanya sebatas melakukan kordinasi, apabila ada masalah yang berkaitan dengan masyarakat. “Kendati demikian kita harus memaklumi, dan tetap berupaya agar kasus pemadaman listrik bergilir hanya swaktu waktu saja dan tidak selamanya terjadi,” jelas Ujang. (TIM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar